Ketua DPW PPNI NTT Tekankan Peran Ayah dalam Peningkatan Cakupan Imunisasi di Alor

NTT, infoperawat.id – Ketua DPW PPNI Provinsi NTT, Dr. Aemilianus Mau, S.Kep.,Ns.,M.Kep menegaskan pentingnya peran ayah dalam pengambilan keputusan kesehatan anak sebagai strategi kunci dalam meningkatkan cakupan imunisasi di Kabupaten Alor. Penegasan tersebut disampaikannya dalam kegiatan “Pertemuan Kampanye Ayah dalam Mendukung Peningkatan Capaian Imunisasi di Kabupaten Alor” yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Kupang dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Rabu (12/02/2026), di Hotel Symphoni Kalabahi.

Kegiatan ini menghadirkan unsur pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, nelayan, serta media massa. Forum tersebut secara khusus membahas strategi peningkatan cakupan imunisasi dengan pendekatan berbasis keluarga.

Dr. Aemilianus Mau yang juga merupakan akademisi Poltekkes Kemenkes Kupang, dalam paparannya menekankan bahwa persoalan imunisasi tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan vaksin atau kesiapan fasilitas kesehatan. Tantangan yang lebih mendasar sering kali terletak pada ruang domestik keluarga, tempat keputusan akhir diambil.

Menurutnya, dalam banyak keluarga, terutama di wilayah dengan kultur patriarki yang masih kuat, ayah memegang otoritas dalam pengambilan keputusan. Karena itu, edukasi yang hanya menyasar ibu dinilai belum cukup efektif.

“Jika keputusan ada pada ayah, maka kampanye juga harus menyasar ayah. Mereka harus diposisikan sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek sosialisasi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pelibatan ayah secara aktif akan memperkuat dukungan keluarga terhadap imunisasi anak dan mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Johana M. Baleare, SE., MM., yang menekankan bahwa imunisasi merupakan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Dalam sesi panel yang dipandu Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Alor, Beny Wisang, SKM., MSc., Maria F. Bukan, SKM., M.Kes., dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT memaparkan kebijakan imunisasi serta pentingnya pendekatan berbasis kesetaraan gender dalam meningkatkan capaian program.

Diskusi berlangsung dinamis dan kontekstual. Sejumlah peserta menyampaikan kekhawatiran orang tua terhadap demam pasca-imunisasi yang kerap menjadi alasan penundaan kunjungan ke Posyandu. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai rendahnya cakupan imunisasi meskipun tenaga kesehatan, logistik vaksin, dan sarana prasarana tersedia.

Isu budaya dan relasi kuasa dalam keluarga turut mengemuka, termasuk bagaimana keputusan kesehatan anak dipengaruhi struktur sosial rumah tangga. Beberapa peserta menekankan pentingnya komunikasi langsung dan dialogis, mengingat karakter masyarakat NTT yang kuat dalam budaya tutur.

Tokoh agama yang hadir juga mendorong agar kampanye tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi diwujudkan dalam gerakan nyata di tingkat komunitas. Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan imunisasi bukan hanya persoalan klinis, melainkan juga persoalan sosial, budaya, dan komunikasi publik.

Sebagai komitmen bersama, forum merumuskan 11 Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dilaksanakan secara kolaboratif di Kabupaten Alor, yaitu:

1. Kampanye “Ayah Alor Peduli, Anak Terlindungi” di 18 kecamatan.
2. Talk show kerja sama Dinas Kesehatan dan RRI Alor tentang peran ayah dalam mendukung imunisasi.
3. Pengemasan materi edukatif dalam bentuk poster kreatif dan video parodi mengenai dampak anak tidak ke Posyandu, dipublikasikan melalui media sosial TP PKK Kabupaten Alor.
4. Kampanye Ayah pada momentum Car Free Day (CFD) bersama Dinas Kesehatan.
5. Sosialisasi terpadu dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat desa/lurah untuk mendorong partisipasi orang tua membawa anak ke Posyandu.
6. Penyelenggaraan “Gebyar Ayah Tangguh”.
7. Sosialisasi imunisasi secara berkelanjutan di masyarakat.
8. Gerakan Kerja Imunisasi sebagai upaya percepatan peningkatan cakupan.
9. Peningkatan insentif kader Posyandu.
10. Peningkatan fasilitas Posyandu, khususnya gedung dan barang inventaris.
11. Bimbingan teknis kader Posyandu untuk penguatan kapasitas pelayanan dan komunikasi.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen lintas sektor. Langkah ini diharapkan tidak berhenti pada seremonial, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.

Penulis : Saverinus

Editor : Hadi