Keperawatan News Organisasi

Penyusunan Pedoman Kewenangan Klinis Perawat

Written by habib

Wartaperawat.com – Berbagai upaya terus dilakukan agar penerapan asuhan keperawatan dapat berjalan baik dan lebih memberikan manfaat bagi penerima, pemberi tugas maupun pelaksananya.

Sebagai organisasi profesi Persatuan Perawat Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mempunyai peran untuk mengembangkan kebijakan ataupun aturan agar pelaksanaan asuhan keperawatan berjalan sesuai dengan aturan berlaku dan berdampak melindungi anggotanya.

Untuk itulah PPNI memberikan kesempatan bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk saling berkontribusi dalam penyusunan berbagai hal yang saling mendukung untuk kepentingan bersama dan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan.

“Saat ini kami sedang membuat rincian kewenangan klinis perawat, kami hadir dari berbagai RS yang tipenya B keatas, dari RS kekhususan, RS pemerintah maupun swasta,” ucap Ns. Aam Sumadi, S.Kep., M.Kep usai mengikuti kegiatan Rapat Kerja Tim Penyusunan Pedoman Kewenangan Klinis Perawat (Clinical Privilege) bersama Ketua DPP Bidang Kesejahteraan Ns. Erwin, M.Kep., Sp.KMB di Graha PPNI, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Ka. Sub Bidang Keperawatan Khusus RS Haji Jakarta ini menjelaskan bahwa sebenarnya perawat itu dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar kompetensinya. Selain berdasarkan standar kompetensi, perawat juga melakukan tindakan harus sesuai pula dengan kewenangan klinisnya.

“Jadi perawat harus menjalankan kompetensi, itu hal penting dan juga menjalankan kewenangan klinis. Untuk mengetahui perawat tersebut benar-benar berkompeten dengan cara atau melalui proses kredensialing,” terangnya.

“Setelah proses tersebut, perawat dinyatakan berkompeten. Tentunya kompetennya dalam hal melakukan apa? nanti ada kewenangan klinisnya, itu yang sedang kita buat,” lanjutnya.

Ia juga berharap kepada perawat untuk dapat menjalankan sesuai dengan standar akreditasi, juga perawat itu dituntut untuk bekerja sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, diluar dari kompetensi dan kewenangannya yang nanti dapat ditentukan.

KAMU PERLU TAHU JUGA :   Kemenkes RI & Arab Saudi Bersinergi Edukasikan Kesehatan

“Seandainya perawat A, nantinya perawat tersebut sesuai di rana mana atau spesialis kemana? atau seperti di RS itu kan ada jenjang kariernya, mungkin termasuk pada tingkat perawat : PK1, PK2 atau PK3 yang sesuai dengan jenjang kariernya,” jelas Aam Sumadi, yang pernah dua periode menjadi Ketua Himpunan Perawat Endoskopi Gastrointestinal Indonesia (HIPEGI).

Ia menegaskan, jika sedang menjalakan tugas keperawatan diharapkannya sesuai dengan yang tertulis dalam rincian dari kewenangan klinis, jadi kalau di luar itu, maka perawat tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut.

“Dengan adanya pedoman yang kita akan buat, maka perawat yang bekerja itu ada koridornya, bila  di luar dari ketentuan pekerjaan itu, akan mendapat atau dikenakan tuntutan hukum. Jadi pedoman ini berfungsi juga untuk melindungi semua perawat, istilahnya bekerja itu harus sesuai dengan jalur/relnya,” pungkasnya. (IM)

 

 


Post Views:
2

infoperawat.id adalah platform informasi keperawatan dan kesahatan. Support kami agar terus memberi informasi yang bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan anda.

Source link

About the author

habib

Leave a Comment